LAK Sulbar Minta APH Awasi Ketat PAW Wagub, DPRD Diimbau Hindari Pertemuan yang Memicu Persepsi Politik Uang

SINARSORE.ID, MAMUJU – Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat (Sulbar), Muslim Fatillah Azis, meminta aparat penegak hukum (APH) mengawasi secara serius proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar agar berjalan transparan, demokratis, dan bebas dari praktik politik uang.

Menurut Muslim, pasca wafatnya Wagub Sulbar Jenderal (Purn.) Salim S. Mengga, proses PAW harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Sulbar.

“LAK Sulbar tidak akan mengintervensi partai politik, gubernur maupun DPRD dalam menentukan siapa yang akan menjadi Wagub Sulbar. Itu merupakan kewenangan masing-masing sesuai mekanisme yang berlaku, namun penting ikut mengawal prosesnya karena siapapun yang terpilih akan ikut bertanggung jawab mengelola uang rakyat,” ujar Muslim, Sabtu, 25 Juli 2026.

Sebagai elemen masyarakat, LAK Sulbar berharap figur yang nantinya terpilih memiliki integritas, kapasitas, wawasan, serta mampu membangun sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, sehingga roda pemerintahan berjalan efektif dan fokus pada pembangunan daerah yang berkeadilan.

Muslim mengatakan, proses PAW juga harus terbebas dari praktik politik uang yang belakangan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Menurutnya, isu mengenai adanya oknum yang diduga meminta maupun menyiapkan uang untuk memperoleh dukungan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

“Kami berharap proses PAW ini tidak diwarnai praktik politik uang. Isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya oknum tertentu yang diduga meminta uang maupun pihak yang disebut siap mengeluarkan uang untuk mendapatkan dukungan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Karena itu, LAK Sulbar meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh tahapan PAW agar berjalan sesuai aturan dan tidak tercemar praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.

Selain itu, Muslim juga mengimbau anggota DPRD Sulbar untuk menjaga integritas selama proses PAW berlangsung. Ia meminta para legislator menghindari perkumpulan atau pertemuan yang tidak berkaitan dengan agenda resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau anggota DPRD Sulbar agar tidak melakukan perkumpulan yang tidak berkaitan dengan agenda resmi selama proses PAW berlangsung. Hal ini penting untuk menghindari munculnya persepsi publik maupun dugaan adanya lobi-lobi politik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses PAW,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Muslim menegaskan bahwa sosok yang terpilih nantinya harus benar-benar berintegritas, memiliki kapasitas, peduli dan berpihak kepada kepentingan  masyarakat, serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).