


Kesepakatan ini menjadi langkah penting DPRD Sulbar dalam mendorong hadirnya regulasi yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
Dalam rapat finalisasi tersebut, Pansus turut melibatkan Kantor Pelestarian Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Barat, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Keterlibatan sejumlah pihak tersebut bertujuan memastikan substansi Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah.
Ketua Pansus DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim, bersama anggota Pansus mendorong agar regulasi ini nantinya menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Sulawesi Barat.
Dengan disepakatinya draf final tersebut, Ranperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan kini memasuki tahapan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Perda ini diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pelestarian tradisi dan warisan budaya, tetapi juga mendorong pengembangan potensi kebudayaan sebagai identitas, kekuatan sosial, dan sumber daya pembangunan daerah.
DPRD Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan daerah, termasuk menjaga kekayaan budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Tidak ada komentar