SINARSORE.ID, MAMUJU – Upaya memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data terus didorong oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat. Dalam rapat yang digelar di ruang Bidang Tata Ruang, Jumat 27 Maret 2026, Kepala Dinas PUPR Surya Yuliawan Sarifuddin menegaskan pentingnya seluruh program dan kegiatan pembangunan diintegrasikan ke dalam sistem Geographic Information System (GIS) guna memudahkan monitoring dan evaluasi (monev) lintas bidang.
“Penggunaan GIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memantau capaian pembangunan per bidang, per tahun anggaran, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja,” kata Surya Yuliawan, dalam arahannya.
“Seluruh kegiatan konstruksi diwajibkan berbasis GIS agar setiap lokasi pekerjaan memiliki titik koordinat yang jelas dan terpetakan, serta disematkan dalam sistem pelaporan sebagai basis data terintegrasi untuk monev yang lebih akurat dan akuntabel,” lanjutnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta peningkatan efektivitas pembangunan daerah. Integrasi GIS diharapkan mampu menghadirkan transparansi data pembangunan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan real time.
Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kolaborasi aktif antarbidang. Seluruh unit kerja diminta untuk memperkuat komunikasi dan berbagi data secara terbuka melalui platform yang terintegrasi, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam satu ekosistem yang sinergis dan berkesinambungan.
Dorongan digitalisasi ini sejalan dengan tren nasional, di mana pemerintah pusat melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian PU tengah mengakselerasi penerapan sistem informasi berbasis geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sejumlah daerah di Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan serupa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Dengan integrasi GIS yang optimal, Dinas PUPR Sulbar diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, efisien, serta akuntabel, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh.
Tidak ada komentar