BI Sulbar Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Capai 6,20 Persen

SINARSORE.ID, MAMUJU – Perekonomian Sulawesi Barat (Sulbar) tumbuh sebesar 5,20 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,35 persen.

Hal itu disampaikan Plt Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Sofyan Rendy Ardiansyah, pada kegiatan yang bertajuk Sipakada Media, Kamis 24 September 2026.

Ia mengatakan, perlambatan tersebut tidak terlepas dari normalisasi konsumsi masyarakat setelah momentum Ramadan dan Idulfitri pada triwulan I 2026. Menurut Rendy, pola tersebut juga sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan setelah berakhirnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

“Ketika di triwulan I kita merasakan HBKN Idulfitri, itu meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun begitu HBKN selesai, terjadi pengurangan konsumsi sehingga ikut menurunkan pertumbuhan emonomi yang ada di Sulbar,” ujar Rendy.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada tiga sektor utama, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan. Rendy menjelaskan, sektor pertanian mengalami perlambatan antara lain akibat menurunnya produksi kelapa sawit.

Kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap perekonomian Sulbar mengingat sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

“Struktur PDRB kita hampir setengahnya berasal dari sektor pertanian. Produksi utama kita ada di sektor sawit. Pada triwulan II terjadi perlambatan produksi kelapa sawit,” jelasnya.

Selain sawit, produksi perikanan juga mengalami tekanan. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi kondisi tersebut adalah aktivitas melaut yang terkendala dinamika gelombang laut.

Menurut Sofyan, sejumlah nelayan bahkan harus melaut hingga sekitar 80 mil dari garis pantai untuk mendapatkan ikan karena kondisi perairan yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang lebih dekat.

Perlambatan sektor pertanian kemudian memberikan dampak lanjutan terhadap industri pengolahan, khususnya melalui berkurangnya pasokan bahan baku berupa tandan buah segar (TBS). Kondisi tersebut turut memengaruhi produksi crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Sektor perdagangan juga ikut terdampak karena terjadi perlambatan distribusi sejumlah komoditas pertanian.

Di sisi lain, tidak seluruh lapangan usaha mengalami perlambatan. Sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan justru menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2026.

Peningkatan konstruksi antara lain didorong pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Sementara pada administrasi pemerintahan, peningkatan turut dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah menjadi komponen yang menahan laju pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga mengalami normalisasi setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri. Sementara konsumsi pemerintah dipengaruhi berkurangnya social transfer in kind (STIK) dalam sejumlah program pemerintah.

Namun demikian, ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menunjukkan pertumbuhan. Untuk ekspor, Rendy menyebut, kenaikan harga CPO global turut memberikan dampak positif terhadap nilai ekspor Sulbar.

“Ketika ada dinamika geopolitik, ternyata secara tidak langsung juga mendongkrak harga CPO dunia. Akibatnya dari sisi ekspor, harga CPO kita juga ikut meningkat di triwulan II,” kata Rendy.

Melihat kondisi tersebut, BI Sulbar mendorong penguatan produktivitas pertanian dan ketersediaan bahan baku, peningkatan investasi infrastruktur, serta penguatan daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi dan memperkuat konsumsi domestik.

Meski mengalami perlambatan pada triwulan II, BI Sulbar memproyeksikan perekonomian Sulbar hingga akhir 2026 tetap berada pada kisaran 5,20 persen hingga 6,20 persen secara kumulatif. Rendy menyebut, proyeksi tersebut menunjukkan adanya peluang penguatan pertumbuhan ekonomi Sulbar pada paruh kedua tahun ini.

“Peluang pertumbuhan perlu diikuti dengan penguatan pasokan, produktivitas dan konektivitas. Pengelolaan risiko juga diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih efisien dan luas,” pungkasnya.

Memasuki 2027, konektivitas dinilai akan menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI Sulbar juga mencermati perkembangan inflasi. Pada Agustus 2026, Sulbar tercatat mengalami inflasi bulanan sebesar 0,11 persen, inflasi tahunan sebesar 2,29 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 2,28 persen.

Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain, ikan cakalang dan ikan kembung. Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan pasokan ikan yang terdampak aktivitas melaut.

Cabai rawit, pisang dan telur juga mengalami tekanan harga akibat berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi. Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami deflasi, seperti tomat, bawang merah, cabai merah dan bawang putih. Masuknya pasokan dari daerah sentra membantu meningkatkan ketersediaan komoditas sehingga menahan kenaikan harga.

Randy mengatakan, komoditas pangan tersebut perlu terus diwaspadai karena masuk dalam kelompok volatile food atau komoditas pangan yang harganya relatif mudah bergejolak. BI Sulbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, terutama menghadapi perubahan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan.

Secara spasial, inflasi di Sulbar juga menunjukkan perbedaan antardaerah. Pada Agustus 2026, Mamuju mengalami inflasi 0,51 persen, sedangkan Majene mengalami deflasi bulanan sebesar 0,16 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan inflasi secara lebih spesifik di setiap wilayah karena kondisi pasokan, distribusi dan konsumsi dapat berbeda antardaerah.

Dalam menjaga stabilitas harga, BI bersama TPID menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, berbagai upaya dilakukan melalui gerakan pasar murah, operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, BI juga melakukan pendampingan terhadap klaster dan UMKM binaan yang bergerak pada komoditas pangan strategis, termasuk hortikultura dan beras.

Sementara pada aspek kelancaran distribusi, kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen penting. Kerja sama tersebut memungkinkan pemenuhan kebutuhan komoditas dari daerah lain ketika terjadi kekurangan pasokan di Sulbar.

“Kalau misalnya di Sulbar kekurangan cabai, kita bisa membuat kerja sama bisnis antara Mamuju dengan kabupaten lain. Bisa juga dilakukan antardaerah maupun antarprovinsi,” terang Rendy.

Adapun aspek komunikasi efektif dilakukan melalui berbagai kampanye dan gerakan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga stabilitas harga dan inflasi.

BI Sulbar menilai sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan peluang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal.