x

Rapat Diskors, Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera Cari Formulasi Kerucutkan Dua Nama

waktu baca 4 menit
Jumat, 25 Sep 2026 00:17 6 Redaksi

SINARSORE.ID, MAMUJU – Koalisi Sulawesi Barat (Sulbar) Maju dan Sejahtera kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas calon Wakil Gubernur Sulbar pengganti almarhum Mayjen TNI Salim S. Mengga, Kamis 24 September 2026.

Koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, PKS, Partai Gelora, PSI, Partai Ummat, dan Partai Buruh tersebut masih mempertahankan tiga nama yang sebelumnya telah muncul sebagai kandidat. Tiga nama tersebut yakni Syamsul Samad, Fatmawati Salim, serta Abdul Latif.

Ketua Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera, Sukri Umar mengatakan, rapat kali ini belum menghasilkan keputusan final. Ketujuh partai koalisi masih akan melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk mengerucutkan tiga nama menjadi dua nama.

“Jadi hasil rapat hari ini kita skor beberapa hari ke depan untuk mengerucutkan antara tiga calon ini,” kata Sukri usai rapat.

Menurut dia, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka telah menyampaikan bahwa dirinya hanya akan menerima dua nama calon Wakil Gubernur untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa harus dua calon. Dia tidak mau terima kalau lebih dari dua, maupun satu juga ditolak,” ujarnya.

Karena itu, kata Sukri, koalisi akan mencari formulasi yang memungkinkan ketujuh partai mencapai kesepakatan bersama.

“Insyaallah dalam kurang waktu dua, tiga, empat hari ke depan ini kami sudah atau tujuh partai ini bisa sudah ketemu kesepakatan yang kira-kira bisa sampai pada dua nama,” ungkap Sukri.

Sukri menegaskan, tiga nama yang telah beredar di publik masih menjadi kandidat yang dibahas. Keputusan nantinya akan dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan melalui mekanisme voting.

“Kalau langkah voting agak sulit. Jadi agak sulit, mungkin kita mufakat saja,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dinamika pembahasan di internal koalisi berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Namun, masing-masing partai tetap perlu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebelum mengambil keputusan final.

“Karena ini politik, tentu kami tidak bisa putuskan begitu saja. Teman-teman partai ini kan harus berkoordinasi ke DPP masing-masing,” jelas Sukri.

Ia mencontohkan Partai Demokrat yang tetap harus berkonsultasi dengan DPP. Hal serupa juga berlaku bagi partai-partai lain dalam koalisi.

“Kalau DPP yang tidak bersetuju, kan tidak bisa juga,” katanya.

Sukri menambahkan, SDK menyerahkan proses penentuan dua nama tersebut kepada tujuh partai yang tergabung dalam koalisi. Menurutnya, SDK tidak mempermasalahkan tiga kandidat yang saat ini masih dibahas. Siapa pun dua nama yang akhirnya disepakati koalisi akan diterima untuk diproses lebih lanjut.

“Pak Gubernur sampaikan bahwa saya tidak ada masalah dengan tiga calon ini. Siapapun yang diusung, itu yang disepakati, dua dari tiga itu nama yang sudah ada di publik, itu akan disetujui oleh Pak Gubernur,” beber Sukri.

Sementara itu, Sekretaris Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera, Herlin mengatakan, rapat tersebut juga membahas aspek administrasi dan mekanisme pengusulan calon. Menurutnya, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang dibawa masing-masing kandidat, terdapat tiga rekomendasi DPP yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi, masing-masing berasal dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

“Ada tiga rekomendasi DPP sesuai dengan PKPU 10 juncto 8. Di Pasal 13 terkait syarat administrasi, tentunya itu harus wajib melampirkan SK DPP,” kata Herlin.

Ia mengatakan, setelah tiga nama tersebut diverifikasi, koalisi sepakat memberikan waktu untuk melakukan konsultasi dan rekonsiliasi guna menyamakan persepsi. Targetnya bukan mempertahankan tiga nama, tetapi mengerucutkannya menjadi dua nama yang nantinya disepakati bersama oleh tujuh partai koalisi.

“Tidak menghasilkan satu nama saja, tapi menghasilkan dua dan tidak menghasilkan tiga. Sehingga akan ada dua nama dikerucutkan nanti berdasarkan diskusi atau musyawarah mufakat yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herlin juga menegaskan posisi Partai NasDem yang mengawal rekomendasi DPP terhadap Fatmawati sebagai salah satu kandidat Wakil Gubernur Sulbar. Ia menyampaikan pesan Ketua DPW Partai NasDem Sulbar, Dirga Putra Singkaru, agar seluruh proses yang dilakukan tetap menjaga amanah dan keputusan DPP.

“DPP merekomendasikan Ibu Fatmawati, sehingga semua langkah yang kita laksanakan akan kita lakukan untuk menjaga marwah dan menjaga amanah partai yang disampaikan oleh DPP melalui Kakak Ketua DPW,” ungkap Herlin.

Herlin mengatakan, Partai NasDem akan terus memperjuangkan agar Fatmawati tetap masuk dalam dua nama yang akan diajukan kepada Gubernur Sulbar.

“Kami akan total, sangat bersungguh-sungguh untuk sampai pada tahapan mengusul Ibu Fatmawati sebagai Wakil Gubernur,” katanya.

Menurut Herlin, perbedaan pandangan yang muncul dalam pembahasan sebelumnya lebih banyak menyangkut persoalan teknis dan metodologi pengusulan calon, khususnya terkait dokumen rekomendasi dari DPP partai. Ia menyebut ketentuan tersebut mengacu pada PKPU yang mengatur persyaratan administrasi pengusulan calon Wakil Gubernur.

“Perdebatannya di wilayah teknis. Yang kami bahas itu sebenarnya juknis dari metodologi mengusulkan nama itu seperti apa, dan ternyata memang kita harus menggunakan SK DPP,” jelasnya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Unggulan

LAINNYA
x