PUPR Sulbar Gerak Cepat Tindaklanjuti Arahan Bapenda, UPTD Siapkan Aksi Teknis Percepatan Pendataan dan Pengawasan Alat Berat

SINARSORE.ID, MAMUJU – Menindaklanjuti arahan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor pajak alat berat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar melalui UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan segera menyusun langkah aksi teknis di lapangan.

Langkah ini merupakan respons cepat atas kondisi penerimaan pajak alat berat yang belum optimal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan, data yang belum terintegrasi, hingga penggunaan alat berat lintas wilayah yang sulit terdeteksi secara akurat.

Baca Juga

4 hari  lalu

Audiensi dengan RRI, Dinsos P3APMD Sulbar Matangkan Program Bansos 2026

10 Redaksi

Upaya Ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Sebagai tindak lanjut, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan akan melaksanakan rapat kerja bersama tim perencana guna mempercepat penyusunan rencana aksi yang terukur dan aplikatif. Fokus utama diarahkan pada pendataan ulang alat berat yang beroperasi di ruas jalan provinsi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem pelaporan berbasis wilayah kerja.

Selain itu, PUPR Sulbar juga akan memperkuat sinergi dengan Bapenda, Dinas Perizinan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan setiap alat berat yang beroperasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. Langkah ini penting untuk menutup potensi kebocoran PAD sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Baca Juga

19 jam  lalu

Dinas Perkimtanhub Sulbar Dampingi Tim Pusat Evaluasi Pelabuhan di Mamuju

11 Redaksi

Dalam keterangannya, Senin 13 April 2026, Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Sopater Sore menegaskan bahwa pihaknya siap bergerak cepat dengan pendekatan teknis di lapangan, termasuk melalui monitoring rutin, identifikasi alat berat aktif, serta integrasi data dengan instansi terkait.

“Langkah ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi konektivitas wilayah di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Dengan langkah konkret dan kolaboratif ini, diharapkan optimalisasi pajak alat berat dapat segera terealisasi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sulawesi Barat.