Tunggu Keputusan DPP, Dua Nama Menguat di Demokrat untuk Kursi Wagub Sulbar

SINARSORE.ID, MAMUJU – Bursa calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan mendampingi Suhardi Duka (SDK) mulai mengerucut. Sejumlah nama mencuat ke publik, namun keputusan akhir tetap berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Suhardi Duka yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar mengatakan, pengurus daerah saat ini hanya bertugas menyerap aspirasi. Adapun rekomendasi resmi calon wakil gubernur menjadi kewenangan penuh pengurus pusat.

Di sisi lain, partai koalisi telah lebih dulu mengajukan kandidat. Partai NasDem disebut mengusulkan Dirga Singkarru, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan Jalaluddin Syam.

“Dua partai sudah mengusulkan nama yaitu Nasdem kalau tidak salah ketuanya yang diajukan Dirga Singkarru kemudian PKS yaitu Jalaluddin Syam,” kata Suhardi Duka.

Sementara itu, Demokrat belum mengirimkan nama. Menurut Suhardi, proses internal partai masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Wakil Gubernur sebelumnya sebagai dasar hukum.

“Demokrat belum, kenapa Demokrat? karena apa ya belum turun Keppres tentang pemberhentian wagub sulbar. Kalau sudah turun itu mungkin Demokrat akan melakukan juga rapat pleno siapa yang akan diajukan, karena itu akan kita masing-masing bawa ke Jakarta, karena yang akan rekomendasi adalah DPP,” ujarnya.

Di internal Demokrat, dua nama mulai menguat, yakni Syamsul Samad dan Fatmawati Salim, istri almarhum Wakil Gubernur Sulbar. Suhardi Duka menyebut, munculnya nama Fatmawati Salim merupakan bentuk penghargaan atas kebersamaan dalam perjuangan politik sebelumnya, meskipun yang bersangkutan bukan kader partai.

“Keinginan ada dua, satu istrinya Almarhum wagub Sulbar Fatmawati Salim dan satu Syamsul Samad, kira-kira itu yang wacana di Demokrat apakah nanti itu nanti yang diputus ke Demokrat, wallaualam karena bukan saya sendiri yang mengambil keputusan tapi wacana itu ada di internal Demokrat,” tegas Suhardi Duka.

Ia menambahkan, setelah pleno di tingkat daerah, nama-nama yang diusulkan akan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat.